FILSAFAT HUKUM 2

Oleh: H. Triyo Rachmadi, S.Kep.

Pada awalnya para filsuf. Tak ada perhatian yang dominan terhadap persoalan dirinya sebagai makhluk “Anima Intelektiva”. Era filsuf di zaman pra-Socrates lebih banyak tertuju pada alam semesta. Tampak pada penyelidikan yang dilakukan oleh Thales, dengan asal-usul alam semesta ini bersumber dari air. Dan beberapa hasil penyelidkan alam semesta lainnya seperti Anaximander yang berbeda dengan Thales, bahwa justeru segala isi alam semesta ini  bersumber dari udara.

Observasi dan kesimpulan yang diberikan oleh para Filsuf tersebut adalah penyelidikan pada wilayah “Fisika”, bukan Metafisika. Dalam wilayah metafisika, penyelidikan dilakukan melalui “Diri Manusia Itu Sendiri (Human Being).” Sehingga memunculkan pembahasan etika dan moral.

Dari sinilah, sehingga “hukum” itu erat kaitannya dengan filsafat. Oleh karena apa yang dibicarakan oleh filsafat sebagai etika dan moral dapat diserah-terimakan dalan genggaman “hukum”. Hukum menjadi induk kedua pokok persoalan tersebut. Demikian, maka dalam aliran hukum alam (eternal law) yang ramai diperdebatkan adalah keterkaitan hukum dan moral.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat, maka hal yang penting untuk dipelajari sebelum memahami, apa itu fisafat hukum ? terlebih dahulu apa yang dimaksud filsafat secara umum.

Menurut asal katanya filsafat berasal dari kata yunani “Filosofia”. Filosofia merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata, “Filo” dan “Sophia”. Filo berarti cinta dan Sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian Filosofia berarti Cinta Akan Kebijaksanaan..

Terdapat banyak pengertian filsafat, setidaknya dapat menjadi pegangan awal. Pengertian filsafat dari beberapa filsuf yang dirangkum oleh Hasbullah Bakry dalam “Sistematika Filsafat”, sebagai berikut:

1. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli (Plato).
2. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (Aristoteles).
3. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat sebenarnya (Al- Farabi).
4. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan (Descartes).
5. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan: a) apakah yang dapat kita ketahui ? dijawab oleh metafisika; b)apakah yang seharusnya kita kerjakan ? dijawab oleh etika; c)sampai dimana harapan kita ? dijawab oleh agama; d) apakah yang dinamakan manusia ? di jawab oleh antropologi (Immanuel kant).

Menurut hemat penulis untuk mengetahui koneksitas “Ilmu Hukum” dan “Filsafat”, sederhana saja dengan mencari pengertian hukum itu berdasarkan terminologi dalam arti bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hukum berasal dari asal kata haqama_hikmaa_hikmaatun. Berarti hakim, hikmat, bijaksana. Sehingga kata “kewicaksanaan” dalam filosophia (Sophia) identik dengan arti hukum itu secara terminologi. Substansi terdalam hukum juga adalah dalam pencapaian kebijaksanaan. Bukankah sasaran hukum adalah keadilan, dan keadilan merupakan tujuan utama dari sikap yang bijaksana (Sophia).

Penamaan filsafat hukum dari berbagai negara terdapat perbedaan. Di Belanda digunakan istilah Wijbegeerte Van Het Recht. Di Jerman digunakan istilah Rechtsphilosophie. Prancis menggunakan istilah Cours De Philosophie Du Droit. Di Inggris menggunakan istilah Philosophy Of Law. Bahakan ada yang menggunakan kata Jurisprudence seperti Paton, Charles Conway dan Dias.

Sama halnya dengan pengertian filsafat hukum oleh L.B Curzon (1985: 7) juga memakai istilah Jurisprudence dalam menghinpun beberapa pendapat penulis, diantaranya:

1. Jurisprudence adalah pengetahuan tentang sesuatu yang berkaitan dengan perihal ketuhanan maupun tentang kemanusiaan, pengetahuan tentang keadilan dan sebaliknya (Ulpian).
2. Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan formal tentang hukum positif (Holland).
3. Jurisprudence adalah gabunga keilmuwan tentang prinsip-prinsip yang sebenarnya dari hukum (Allen).
4. Jurisprudence adalah penelitian para ahli hukum tentang ajaran, tujuan dan daya kerja hukum yang berawal dari pengetahuan saat ini dalam disiplin lain dari pada hukum (Stone)
5. Jurisprudence adalah suatu nama yang diterapkan terhadap cara penelitian tertentu atas hukum, suatu penelitian tentang tujuan hukum, suatu penelitian tentang tujuan hukum umum yang abstrak, umum dan teoritis yang mencoba meletakkan secara tepat prinsip-prinsip yang sebenarnya serta sistem hukumnya (Fitzgerald).
6. Jurisprudence adalah semata-mata hukum pada umumnya. Setiap tindakan untuk mengembalikan suatu keadaan pada suatu peraturan adalah suatu upaya jurisprudence, walaupun menurut namanya dibatasi sampai peraturan-peraturan terluas serta konsepsi-konsepsi yang paling fundamental (Holmes).
7. Teori jurisprudence berkenaan dengan teori pemikiran tentang hukum pada dasar-dasar yang paling memungkinkan (Dias).
8. Jurisprudence adalah suatu diskusi teoritis secara umum tentang hukum dan prinsip-prinsipnya, sebagaimana dipertentangkan terhadap studi atas peraturan-peraturan hukum yang nyata (Jolowicz).
9. Mencakup penelitian untuk mencari konsepsi-konsepsi mutakhir dalam istilah atas nama semua pengetahuan hukum dapat sungguh-sungguh dipahami (Hall).
10. Jurisprudence adalah pengetahuan tentang hukum dalam berbagi bentuk dan manifestasinya (Wortley).
11. Sebagai suatu studi tentang asumsi dasar dari para Juris (Cross).
12. Pokok masalah dari jurisprudence adalah sangat luas, meliputi kefilsafatan, kesejarahan, sebagaimana halnya teori komponen hukum secara analitis (Bodenheimer)

Pegangan dasar untuk memahami arti filsafat hukum, tetap dikembalikan kepada asal-usul filsafat hukum yakni filsafat hukum merupakan cabang Filsafat Moral dan Etika. Disamping itu, objek pembahasan filsafat yakni pencarian hakikat atau inti terdalam daripada hukum, karena dalam cabang  ilmu hukum tidak diketemukan jawabannya.

Salah satu penulis yang mengemukakan bahwa hukum ini tidak ada pendefenisiannya dan amat sulit didefeniskan adalah Karl N. Lieweellyn (1962: 3),”kesulitan dalam memberikan konsep tentang “hukum” adalah karena terlampau banyaknya perihal yang terkait, sementara satu sama lain diantara perihal yang terkait ini sangat berbeda.” Jika mengalami jalan buntu yang seperti ini, tak pelak Filsafat hukum akan bekerja, dan bekerjanya itu adalah sebuah proses yang terus mencermati hukum dalam memberi jawaban hakikat “hukum”

FILSAFAT HUKUM

Oleh: H. Triyo Rachmadi, S.Kep.

Ketika mempertanyakan  tentang apa (hakikat) hukum itu, sebenarnya juga sudah masuk pada ranah filsafat hukum. Pertanyaan tersebut sebenarnya juga dapat dijawab oleh ilmu hukum, akan tetapi jawaban tersebut ternyata tidak memuaskan. Hal ini antara lain dapat berpijak dari pendapat Van Apeldoorn yang antara lain menyatakan bahwa ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak, karena ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum belaka[1].

Ia tidak melihat hukum, ia hanya melihat  apa yang dapat dilihat dengan panca indera, bukan melihat dunia hukum yang tidak dapat dilihat, yang tersembunyi di dalamnya, dengan demikian kaidah-kidah hukum sebagai pertimbangan nilai terletak di luar pandangan ilmu hukumNorma (kaidah) hukum tidak termasuk pada ranah kenyataan (Sein), tetapi berada pada dunia nilai (Sollen dan mogen), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum.

Utrecht: “Filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai suatu “gegebenheit” belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata “ethisch wardeoordeel”.

Ruang lingkup Filsafat Hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang Filsafat Hukum. Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Filsafat Hukum bersifat baku dan stagnant, namun sebaliknya luwes dan berkembang. Namun demikian titik pangkalnya tetap sama yakni tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki.

Perkembangan terletak pada hakikat hukum yang dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain tentang tujuan hukum, keadilan, dasar mengikatnya hukum, atau mengapa hukum ditaati dan sebagainya. Perkembangan ruang lingkup Filsafat Hukum dapatlah ditengarai dengan pokok pikiran bahwa ruang lingkup Filsafat Hukum sudah bergeser pada batasan ruang lingkup yang dibuat atau disepakati sebagai masalah Filsafat Hukum oleh para filsuf masa lampau. Misalnya masalah dasar yang menjadi perhatian filsuf masa lampau terhdap Filsafat Hukum terbatas pada tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan sebagainya.

Pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian Filsafat Hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain bahwa Filsafat Hukum sekarang tidak lagi Filsafat Hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat

Berkaitan dengan hal tersebut Friedmann menyatakan sebagai berikut.“Before the nineteenth century, legal theory  was essentially a by product of philosophy, religion, ethics, or politic. The great legal thinkers were primarily philoshopers, churhmen, politicians. The decisive shift from the philpshoper’s or politician’s to the lawyer’s legal philosophy is of fairly recent date. It follows period of great developments in juristic research, technique and professional training. The new era of legal philosophy arises mainly from the confrontation of the professional lawyer, in his legal work, with problems of social justice”

Socrates yang melakukan dialog dengan Thrasymachus (Sofinsft) berbendapat bahwa ketika mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak, jangan diserahkan semata-mata kepada orang perorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim, tetapi hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat, melainkan keadilan itu hendaknya berlaku bagi seluruh masyarakat.

Plato juga sudah membahas hampir semua masalah yang tercakup dalam Filsafat Hukum. Baginya keadilan (justice), adalah tindakan yang benar, tidak dapat diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasi dan membatasi pelbagai elemen dari manusia terhadap lingkungannya agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.

Plato juga berpendapat bahwa hukum adalah pikiran yang masuk akal (reason thought, logismos) yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah (governing power).

Aristoteles tidak pernah mendefinisikan hukum secara formal. Ia membahas hukum dalam berbagai konteks. Dengan cara yang lain Aristoteles mengatakan bahwa “Hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu,

Aristoteles juga menolak pandangan kaum Sofis bahwa hukum hanyalah konfensi. Namun demikian  ia juga mengakui bahwa seringkali hukum hanyalah merupakan ekspresi dari kemauan sesuatu kelas khusus dan menekankan peranan kelas menengah sebagai faktor stabilisasi.

Dalam dunia  pemikiran terhadap hukum, pada zaman ini menimbulkan pula adanya pendapat bahwa rasio manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai suatu penjelmaan dari rasio Tuhan. Rasio manusia terlepas dari ketertiban Ketuhanan. Dan rasio manusia yang berdiri sendiri ini merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Unsur logika manusia merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum.

Dalam hal ini dibedakan 4 (empat) jenis hukum yaitu, pertama, Lex aeterna (hukum abadi, eternal law), suatu ekspresi peraturan alam semesta secara rasional dari Tuhan; kedua, Lex divina (hukum ilahi, divine law) yang membimbing manusia menuju tujuan supranaturalnya, hukum Tuhan diwahyukan melalui kitab suci; ketiga, Lex naturalis (hukum alam, natural law), membimbing manusia manusia menuju tujuan alamiahnya, hasil partisipasi manusia dalam bentuk kosmik; keempat,Lex human (hukum manusia, human law), mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat tersebut (sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan).

BEBERAPA DEFINISI:

THOMAS KUHN:

“…Recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners”

LIEK WILARDJO:

“Sebagai model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya unuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan”

ANGKASA:

“Pandangan Fundamental Dari Suatu Komunitas Ilmuwan Tentang Model Yang Menunjukkan Pokok Persoalan Yang Mendasar, Teori Beserta Metode Pemecahannya“

Menunjukkan paradigma tertentu yang mendominasi ilmu pada waktu tertentu. Sebelum adanya paradigma ini didahului dengan aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisir yang mengawali pembentukan suatu ilmu (pra-paradigmatik)

Bertolak dari gagasan Kuhn tentang paradigma dalam konteks perkembangan ilmu seperti tersebut di atas, maka berikut ini dipaparkan paradigma (ilmu) hukum, yang  tampaknya juga berperan dalam perkembangan hukum. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari pandangan hukum yang kemudian (paradigma hukum alam rasional), ilmu hukum kemudian telah berkembang dalam bentuk revolusi sains yang khas.

Namun terdapat perbedaan dengan paradigma yang terdapat pada ilmu alam (eksak), dimana kehadiran paradigma baru cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Dalam paradigma ilmu sosial (termasuk ilmu hukum) kehadiran suatu paradigma baru di hadapan paradigma lama tidak selalu menjadi sebab tumbangnya paradigma lama. Paradigma yang ada hanya saling bersaing, dan berimplikasi  pada saling menguat, atau melemah.

Hukum alam memberikan dasar moral terhadap hukum, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum diterapkan terhadap manusia. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika. Implikasinya hukum alam menjelma dalam konstitusi dan hukum-hukum negara.

Paradigma  Hukum Historis yang berpokok pangkal pada Volksgeist tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warganegara dari bangsa itu menghasilkn hukum. Merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut  Savigny tidak terjadi dengan menggunakan akal secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera.  

Oleh Bentham, teori itu secara analogis diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan.

Dengan demikian, paradigma  utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum  

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk  memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian  tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti  sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dg prinsip keadilan, shg dikenal antara lain Stoisisme norma hkm alam primer yg bersifat umum menyatakan:Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)”. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk an oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesauatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.”.

---

[1].

Hasil Presentasi Mahasiswa

ILMU GIZI

DIET DIABETES MELITUS

Anggota kelompok 4:

Oki setiyo rini

Ratna cetiya widiyanti

Rusmiyati

Sugi Asriningsih

Wiwiek nurhidayah

Cipto Bakhti Husodo

2012/2013

DIABETES MELITUS

1.      PENGERTIAN

Istilah  diabetes mellitus berasal  dari bahasa yunani DIABETES artinya mengalir terus,dan MELITUS berarti madu/manis.jadi ,istilah itu menunjukan tentang keadaan tubuh  penderita ,yaitu adanya cairan manis yang mengalir terus.secara terperinci dapat di artikan bahwa DIABETES MILITUS adalah golongan suatu penyakit kronis yang di tandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan system metabolism dalam tubuh dimana organ pancreas tidak

mampu memproduksi hormone insulin sesuai kebutuhan tubuh.

2.      ETIOLOGI

A.      Kelainan fungsi atau jumlah sel beta pulau  langerhans  pancreas yang bersifat genetik .

B.      Faktor lingkungan yang mengubah fungsi dan integritas sel beta pada individu yang rentang.

C.      Gangguan system imunitas dan kelainan aktivitas insulin.

D.      Obesitas.

E.       Pemasukan kalori karbohidrat dan gula yang di proses  secara berlebihan .

F.       Agen yang dapat menimbulkan infeksi  (dakteri  dan virus)

3.      TANDA DAN GEJALA

A.      Kelainan kulit (gatal –gatal dan bisul).

B.      Impotensi pada pria.

C.      Luka yang tidak sembuh.

D.      Kesemutan dan rasa pusing.

E.       Pengglihatan kabur.

F.       Poly phagy,poly diphsy,dan poly urie

4.      PATOFISIOLOGI

 Menurunnya sekresi hormone insulin akan menyebabkan berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh sehingga kadar gula dalam darah meningkat .Meningkatnya kadar glukosa dalam darah akan menyebabkan terjadinya metabolism lemak abnormal pada dinding pembuluh darah yang menimbulkan gejala aterosklorosis.Bila gula yang memasuki tubulus ginjal yang ada dalam filtrat glomerolus meningkat ,glukosa yang berlebihan ini tidak dapat di absorbs dan di keluarkan melewati urine.

DIET DIABETES MELITUS

Nama                    : Ny.”X”

Umur                    : 45 tahun

TB,BB                    : 168 Cm,60 kg

Tgl                          :13 Desember 2012

A.     KEBUTUHAN MAKANAN

Diusahakan porsi tersebar sepanjang hari dengan jadwal 3 kali makan utama dan 3 kali selingan .

B.      MENU MAKANAN

PAGI (Pukul 06.30)	Roti panggang dan omelet
Snack pagi (Pukul  09.30)	Pisang ampyang  3 buah
SIANG (Pukul 12.30)	Nasi,tahu udang,dan urap sayuran
Snack sore (Pukul 15.30)	Kentang  rebus 3 buah
MALAM(Pukul 18.30)	Nasi,sup ayam kacang merah dan salak
Snack malam (Pukul 21.00)	Susu bubuk 4 sdm

C.      DAFTAR  KANDUNGAN MENU DIABETES MELITUS

No	Bahan	Berat    gr	Kalori   kal	Protein		Lemak     gr	Krbhdrt         gr	Ca mg	Ph mg	Fe mg	Vit.A mg	Vit.B mg	Vit.C mg	Air
				gN	gH
1.	PAGI
	Roti panggang	75	186,75	5,925	-	1,125	37,275	15	105	1,375	0	0,1125	0	30
	Omelet
	-tepung   terigu	25	91,25	2,225	-	0,325	19,32	4	26,5	0,3	0	0,03	0	3
	-tepung meizena	25	88,7	2,3	-	0,07	18,425	2,5	64	0,6	127,5	0,095	0	3
	-telur ayam	100	162	-	12,8	11,5	0,7	54	100	2,7	900	0,1	0	74,0
	-merica bubuk	5	17,95	0,58	-	0,34	3,22	20	10	0,3	0	0,01	0	0,645
	-daging ayam	100	320	-	18,2	25	0	14	200	1,5	840	0,08	0	-
	-bawang putih	15	14,2	0,67	0,23	3,4	6,3	33,5	0,15	0	0,038	2,25	17,7	-
	-garam 1 sdt
	-air 50 ml
2.	Snack pagi
	3 Pisang ampyang	300	204	3,9	-	0,6	51,6	30	78	1,8	228	0,15	18	240,9
3.	SIANG
	Nasi	100	178	2,1	-	0,1	40,6	5	22	0,5	0	0,03	0	57,0
	Tahu rebus	25	17	1,95	-	1,15	0,3	31	15,75	0,2	0	0,015	0	21,2
	Urap sayuran
	-Kacang panjang	100	357	17,3	-	1,5	70,0	163	437	6,9	0	0,57	2	12,2
	-Kol	100	25	2,4	-	0,2	4,9	22	72	1,1	90	0,11	69	91,7
	-Toge	100	23	2,9	-	0,2	4,1	29	69	0,8	10	0,07	15	92,4
	-Bayam	100	36	3,5	-	0,5	6,5	267	67	3,9	6090	0,008	80	86,9
	-Kelapa tua daging	100	359	3,4	-	34,7	14,0	2,5	28	6,0	0	0,10	0	46,9
	-cabai merah segar	25	7,75	0,25	-	0,075	1,825	7,3	6	0,13	117,5	0,013	4,5	22,72
	-bawang putih	15	14,2	0,67	0,23	3,4	6,3	33,5	0,15	0	0,038	2,25	17,7	-
	-gula aren	5	18,4	0	-	0	4,73	3,7	1,75	0,15	0	0	0	0,38
	-ketumbar	5	20,2	0,7	-	0,81	2,7	18	18,5	0,9	78,5	0,01	0	0,56
	-kencur  2 cm
	-garam ¼ sdt
4.	Snack sore
	Kentang rebus	25	20,75	0,5	-	0,025	4,775	2,75	14	0,175	0	0,0275	4,25	19,45
5.	MALAM
	Nasi	100	178	2,1	-	0,1	40,6	5	22	0,5	0	0,03	0	57,0
	Sup ayam kacang merah
	-daging ayam	100	3,20	-	18,2	25	0	14	200	1,5	840	0,08	0	-
	-kacang merah	50	168	11,55	-	0,85	29,75	40	200	2,5	0	0,30	0	6
	-wortel	75	31,5	0,9	-	0,225	6,975	29,25	27,75	0,6	9000	-	-	-
	-kapri	25	10,5	0,82	-	0,05	2,25	2,75	21,25	0,25	110	0,05	12,25	21,7
	-bawang putih	5	14,2	0,67	0,23	3,4	6,3	33,5	0,15	0	0,038	2,25	17,7	-
	-daun bawang	5	4,35	0,25	-	0,105	0,780	8,23	5,85	1,08	205	0,015	5,5	13,74
	-seledri	5	1	0,5	-	0,5	0,25	1,45	3,45	0,04	0,5	0,0035	0,75	4,62
	-garam 4 sdt
	-merica bubuk	5	17,95	0,58	-	0,34	3,22	20	10	0,3	0	0,01	0	0,6
	-gula pasir	5	19,3	0,15	-	0,5	3,8	3,8	1,85	0	0	0	0	0,5
	-pala	5	24,7	0,375	-	1,82	2,005	6	12	0,22	0	0,01	0	0,175
	-bawang merah  1 sdm
	-air 2000 ml
	Salak	25	19,25	0,1	-	0	5,225	7	4,5	1,05	0	0,01	0,5	19,5
6.	Snack malam
	susu	25	9	-	0,875	0,025	1,275	30,75	24,25	0,025	0	0,01	0,25	22,625

D.     TOTAL KANDUGAN MENU DIABETES MELITUS

No.	Zat gizi	Total
1.	Kalori	2662,1 kal
2.	Protein	69,265 gN
		50,765 gH
3.	Lemak	117,935 gr
4.	Karbohidrat	400 gr
5.	Ca	959,48 mg
6.	Ph	1867,85 mg
7.	Fe	37,395 mg
8.	Vit.A	13237,114 mg
9.	Vit.B	231,6495 mg
10.	Vit.C	265,1 mg
11.	Air	949,415 ml